aksanews.com – Sebuah diskusi dan diseminasi laporan riset berjudul: Kutukan Sumber Daya Alam di Tanah Papua baru saja digelar oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Dikutip dari pernyataan Direktur riset INDEF, Berly Martawardaya dijelaskan bahwa di tengah sumber daya alam yang melimpah, Papua hingga saat ini masih berjuang untuk keluar dari kemiskinan yang menjerat. Berbagai upaya digencarkan untuk mendorong provinsi paling timur di Indonesia tersebut maju, seperti pemberian dana otonomi khusus (Otsus). Namun, program tersebut disebut tidak banyak mengubah keadaan tanah Papua.
INDEF bersama Greenpeace menyebut pihaknya telah melakukan penelitian mendalam terkait fenomena kekayaan sumber daya alam di Papua, yang tidak mampu mendorong kesejahteraan di wilayah tersebut. Dalam ilmu ekonomi, bagaikan ironi yang dikenal sebagai kutukan sumber daya alam. Secara sederhana, istilah tersebut bermakna negara atau wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah, khususnya yang tidak terbarukan seperti minyak dan tambang, namun cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi lebih lambat. Sepanjang penerapan dana Otsus, sejumlah parameter seperti kemiskinan, kesehatan hingga pendidikan di Papua memang mengalami perbaikan, namun pencapaiannya masih jauh di bawah provinsi lain.
Merespon kondisi tersebut, Antropolog dari Universitas Cenderawasih, Papua, Gerda Numberi menyebutkan bahwa terdapat tiga pihak utama yang mampu membawa provinsi tersebut keluar dari jerat kutukan sumber daya alam di Papua. Pertama, dari pemilik sumber daya alam itu sendiri, yaitu masyarakat adat. Kedua, dari pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi dan juga pusat. Ketiga itu, adalah para pihak ketiga atau korporasi yang biasanya menggunakan, memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua. Namun sayangnya, ketiga pihak tersebut memiliki konsep pemanfaatan hutan dan sumber daya alam yang berbeda-beda yang menyebabkan pertentangan antara kepentingan investor, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya, pemerintah lebih condong mendukung kepentingan investasi.
Seperti yang kita ketahui, Jika mau blak-blakan wilayah Papua tak hanya terkena kutukan sumber daya alam seperti yang diistilahkan INDEF dan Greenpeace. Jika diibaratkan sebuah keluarga, wilayah Papua bisa disebut juga salah urus. Pihak-pihak yang harusnya bisa membawa arah kemajuan bumi cenderawasih justru berkutat pada kepentingan sendiri. Gunung es kasus korupsi di pemerintahan Papua yang puncaknya diduduki oleh gubernurnya sendiri menjadi satu indikasi bahwa penelitian tersebut memiliki satu sisi fakta yang harus kita ungkap bersama. Sebagaimana dan seberapapun kebijakan pemerintah pusat yang digelontorkan ke wilayah Papua, akan menjadi satu hal yang tak berdampak jika orang yang terlibat tak bersikap amanah. Ketidakberesan dalam mengurusi Papua secara pemerintahan harus segera dirombak demi masa depan masyarakat di wilayah tersebut.
Mendukung Upaya Pemerintah Tuntaskan Kasus Korupsi Lukas Enembe
Tak bisa dipungkiri bahwa kasus yang menyeret orang nomer satu di Papua, Gubernur Lukas Enembe bisa dibilang luar biasa. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun rangkaian penyidikan terhadap dirinya seperti berjalan di tempat. Hal tersebut lantaran sejumlah alasan hingga manuver yang masih terus dilakukan pihak Lukas Enembe termasuk melalui pengacaranya.
KPK melalui Wakil Ketuanya, Alexander Marwata menyatakan bahwa pihaknya hingga kini belum melakukan penjemputan paksa terhadap Lukas Enembe, salah satu alasannya karena mempertimbangkan reaksi masyarakat yang timbul jika nantinya dilakukan. KPK khawatir timbulnya konflik horizontal di tengah masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu manuver yang dilakukan Lukas Enembe untuk menghambat proses penyidikan ialah melibatkan masyarakat hingga tokoh adat Papua untuk mendukung dirinya.
Potensi adu domba masyarakat sengaja dilakukan hanya untuk menutupi borok yang sang pejabat. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi di Jayapura sempat memanas saat KPK melakukan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe di kediamannya. Terdapat banyak simpatisan sang gubernur yang menjaga kediaman dengan dipersenjatai panah. Saat ini, KPK masih mengupayakan agar Lukas bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta. Sebab sebelumnya, Lukas meminta izin untuk berobat ke luar negeri.
Dorongan Masyarakat agar Lukas Enembe Ungkap Seluruh Pihak yang Terlibat Korupsi
Salah satu masyarakat yang menilai peliknya kasus Lukas Enembe datang dari warga Kabupaten Keerom bernama Thomas Kereway. Pria berusia 61 tahun tersebut aktif mengikuti perkembangan berita terkait proses hukum kasus yang menjerat Lukas Enembe. Menurutnya langkah yang ditempuh oleh lembaga antirasuah KPK dalam penanganan kasus Lukas Enembe sudah tepat dan manusiawi. Mestinya, Lukas juga membalas dengan bersikap lebih kooperatif terhadap KPK dan lebih legowo, sehingga dugaan korupsi yang dituduhkan kepadanya bisa segera selesai. Dirinya meminta Lukas Enembe agar berterus terang kepada KPK untuk membuka siapa saja kroni-kroni, pihak swasta, maupun para pejabat daerah lainnya di wilayah Papua yang terlibat kasus. Jika Lukas mau membuka seluruh kroninya, selain memudahkan tugas KPK, juga akan sangat membantu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat Papua pada era Otsus tahap kedua saat ini, sehingga tidak seperti hasil Otsus tahap satu yang dinilainya gagal dan terhambat akibat korupsi. Ia memiliki sebuah harapan sederhana yakni pada Otsus tahap kedua tidak ada lagi korupsi, sehingga pembangunan bisa berjalan lebih lancar dan menyentuh kebutuhan dasar orang Papua.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Wilayah Tabi, Papua, Daniel Toto, mengungkapkan bahwa Gubernur Lukas Enembe beberapa waktu lalu telah melakukan beberapa tugas di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua. Sehingga, Lukas Enembe seharusnya tidak bisa lagi menggunakan alasan sakit untuk menghindari pemeriksaan tim penyidik KPK terkait kasus suap dan gratifikasi proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Seorang tersangka kasus korupsi mestinya ditahan. Menurutnya, kasus Lukas Enembe terang benderang di mata masyarakat, bahkan masyarakat awam pun mengetahui bahwa benar-benar ada terjadi satu tindakan penyalahgunaan keuangan daerah. Keuangan daerah seharusnya dipakai untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Poin Penting Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Papua
Meski dinilai masih belum menunjukkan perubahan terkait adanya kebijakan Otsus yang telah berjalan lebih dari 20 tahun. Pemerintah terus mengupayakan perwujudan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Salah satunya melalui gagasan yang disampaikan oleh Wakil Presiden (Wakil Presiden) Ma’ruf Amin. Dirinya menekankan terdapat empat poin penting dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Pertama soal penanganan keamanan di Papua. Wapres meminta aparat penegak hukum dapat terus melindungi masyarakat Papua dari berbagai tindakan anarkis Kelompok Separatis dan Teroris (KST) maupun Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Wapres Ma’ruf Amin juga meminta aparat penegak hukum dapat menindak tegas kelompok separatis karena berbagai kejahatannya telah meresahkan masyarakat dan mengganggu upaya pembangunan di Papua. Kedua, Wapres mendapat laporan dari Menkopolhukm bahwa masyarakat Papua menerima dengan baik hasil pemekaran. Masyarakat Papua mengerti tujuan pemerintah melakukan pemekaran untuk menyejahterakan masyarakat. Di sisi lain, keresahan masyarakat Papua terhadap teror, penembakan, pembunuhan hingga sengaja menciptakan ketidakamanan yang dilakukan oleh kelompok separatis dapat dilakukan langkah-langkah pengamanan. Ketiga, Wapres menegaskan pendekatan humanis, pendekatan kemanusiaan dan teritorial harus tetap dijalankan di Papua. Pendekatan teritorial mulai dari atas Kodam sampai ke tingkat Koramil harus tetap dijalankan semua pihak, baik oleh TNI-Polri dan pemerintahan sipil di Papua. Pendekatan tersebut sangat penting agar langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan pihak keamanan dengan warga sipil dalam menciptakan pembangunan kesejahteraan di Papua. Terakhir, membahas tindak lanjut Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Wapres ingin agar badan tersebut berjalan efektif dalam mempercepat upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.
Adanya penilaian dari INDEF dan Greenpeace yang menyebut bahwa terdapat kutukan sumber daya alam di Papua harusnya menjadi refleksi serta evaluasi bersama. Bahwa jangan sampai kondisi tersebut menjadi lebih parah hingga disebut terdapat kutukan sumber daya manusia hanya karena wilayah Papua diurus oleh orang yang salah. Sebagaimanapun program dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah harus tepat sasaran tak hanya kepada wilayah yang dituju, namun juga pihak-pihak yang terlibat. Sudah saatnya Papua bersih dari para koruptor dan orang-orang yang sengaja memanfaatkan negara untuk kepentingan pribadi.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
