aksanews.com – Aksi Propaganda melalui media sosial kembali dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua, atau juga disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Memanfaatkan insiden penyerangan yang dilakukan di Nduga beberapa waktu lalu, kini mereka menyebar foto yang diklaim sebagai korban penyerangan. Melalui Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, tersebarlah 4 foto dimana salah satunya memperlihatkan 4 anggota OPM menodong mayat dalam kantong jenazah dengan senjata api laras panjang dan parang ke kepala mayat tersebut. Sementara tiga foto lain, menunjukkan gambar tumpukan amunisi, magasin, dan sejumlah alat komunikasi. Secara tegas, Sebby mengklaim bahwa foto-foto tersebut merupakan bukti bahwa OPM menembak mati 16 prajurit Kopassus di Mugi-mam pada 15 April 2023 lalu. Dirinya menyatakan bahwa markas pusat OPM menerima bukti tersebut dari telepon seluler milik Perek Kogoya, pemimpin pasukan yang menyerang Batalyon Infanteri Raider 321/ Galuh Taruna. Lebih lanjut, OPM juga mengklaim bahwa anggotanya berhasil merampas alat komunikasi handy talkie, telepon satelit, kamera drone, dan peralatan militer lain. Ditegaskan kembali oleh Sambom, bahwa pihak TNI hanya mengevakuasi 5 anggotanya, sementara mayat yang tertinggal telah membusuk.
Merespon hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono menyatakan bahwa klaim 16 prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) gugur yang disebarkan oleh OPM merupakan hoaks belaka. Ditegaskan kembali bahwa dari total 36 prajurit Batalyon Infanteri Raider 321/ Galuh Taruna yang terlibat dalam sergapan OPM di Mugi-Mam Nduga pada Sabtu 15 April 2023 lalu, terdapat 5 orang korban meninggal. Beberapa mengalami luka, sisanya stand by untuk pergantian rotasi. Menyikapi hal tersebut, Laksda TNI Julius menyebut bahwa penegakan hukum terus dilakukan. Dirinya berharap kepada seluruh pihak, agar tidak selalu mempercayai narasi pemberitaan yang disampaikan oleh KST Papua atau KKB dan simpatisannya. Karena pada dasarnya pola-pola yang digunakan adalah semacam demikian, mencari simpati publik serta kecemasan pemerintah demi memperoleh tujuan utamanya.
Pemerintah Tegaskan Informasi hanya dari Puspen TNI
Berhamburnya informasi yang sudah terlanjur diangkat oleh banyak media berkaitan dengan insiden di Nduga tanpa melalui klarifikasi secara cover both side berdampak pada keresahan masyarakat hingga buih opini yang menyertai. Narasi yang beredar dan seakan menempatkan pihak TPNPB OPM sebagai ‘pemenang’ dalam insiden tersebut telah membuatnya jumawa. Hal ini bukan kali pertama terjadi, pihak OPM sudah mulai paham dalam ‘mengolah’ informasi. Mana yang harus disampaikan terlebih dulu, dan mana yang harus dikondisikan untuk menutupi hal tertentu. Kondisi tersebut kemudian terbantukan dengan kemudahan penggunaan media sosial yang bersifat langsung menyebar secara bar-bar. Mereka berusaha menciptakan gelembung bias untuk tujuan eksistensi kelompoknya. Di sisi lain, sifat dasar media atau bahkan sifat dasar manusia dibaliknya yang ingin mendapatkan kunjungan halaman dari judul dan isi pemberitaan yang bersifat bombastis sekalipun tanpa melalui konfirmasi dari pihak yang bersangkutan masih saja terjadi dan berulang.
Dalam ilmu komunikasi dasar, hal inilah yang menjadi salah satu dampak buruk dari munculnya media online yang tak berbasis pada ketepatan data, namun kecepatan penyajian. Dalam kasus insiden di Nduga, masih terdapat beberapa media yang antara judul dan isi tidak selaras. Secara tegas dalam judul disebutkan sejumlah korban dan kerugian, namun dalam isi berita justru menggunakan klarifikasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Kapendam XVII/Cenderawasih, Kol Kav Herman Taryaman. Sebuah click bait klise.
Pihak Kapuspen juga sebelumnya telah meminta kepada rekan media agar mengacu pada informasi dari Puspen TNI untuk menghindari informasi yang simpang siur. Pasalnya, penyebaran informasi yang salah akan berdampak pada tingkat keberhasilan operasi di lapangan. Ditegaskan juga bahwa TNI sebagai patokan NKRI, tidak pernah mundur sejengkal pun untuk menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia.
Aksi Penyanderaan Pilot Susi Air Ganggu Layanan Masyarakat Nduga
Berlarutnya kasus penyanderaan Pilot Susi Air yang berawal di Nduga telah berdampak pada sendi-sendi kehidupan masyarakat sekitar. Bupati Nduga, Namia Gwijangge menyatakan bahwa kasus tersebut telah mengganggu pelayanan pada masyarakat di Nduga, Papua Pegunungan. Disebutkan bahwa sejak adanya insiden tersebut, pelayanan kesehatan hingga kebutuhan masyarakat mulai terganggu. Akses pelayanan ke daerah-daerah juga mulai terdampak, utamanya mengenai mobilisasi logistik. Hingga kini, dijelaskannya bahwa pihak pemerintah daerah telah berupaya terlibat dalam membantu pembebasan. Dirinya berharap bahwa insiden tersebut tak berlarut-larut karena berdampak pada masyarakatnya sendiri yang akan menjadi korban atas situasi konflik yang terjadi di wilayahnya.
Teror Kelompok Separatis Coreng Masa Depan Masyarakat Papua
Jika dilihat secara lebih makro, adanya sejumlah aksi penyerangan dan teror yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua, utamanya di Kabupaten Nduga telah mencoreng harapan perdamaian yang dimiliki masyarakat Papua. Perlu diketahui bahwa Papua merupakan salah satu dari sedikit wilayah di Indonesia yang diberikan kebijakan otonomi khusus dalam mengelola pemerintahannya. Hal ini ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi putra-putri daerah Papua agar bisa berkontribusi langsung dalam memajukan wilayahnya. Sayangnya, hal tersebut secara menyeluruh belum bisa menyelesaikan konflik berkepanjangan dengan KST Papua.
Direktur Eksekutif Institute For Peace and Security Studies (IPSS), Sri Yunanto, mengatakan bahwa penerapan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) ditujukan untuk memberikan keistimewaan terhadap Provinsi Papua. Otsus juga diharapkan dapat mengatasi trauma masa lalu sebagai pemicu munculnya aksi kekerasan atau terorisme. Menurutnya, serangan teror yang dilakukan Kelompok separatis bersifat asimetris. Artinya, selalu tidak imbang antara mereka (kelompok teror) dan negara. Mereka merasa lebih lemah dari negara, sehingga melakukan aksi teror. Bentuknya bisa berupa sabotase, pengeboman, penyanderaan, ataupun penculikan. Terkait penyanderaan pilot Susi Air, Menurutnya, cara penanganan terhadap insiden tersebut tidak tunggal dan tidak bisa dibahas secara terbuka. Terdapat dua prioritas yakni keselamatan sandera dan pelakunya bisa ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan penyanderaan bukanlah tindak kriminal biasa. Dalam kasus kelompok separatis TPNPB OPM, dilakukan oleh kelompok yang bersenjata, sehingga perlu ditangani secara khusus. Bahkan aksi tersebut telah berkembang kepada pemberontakan.
Selain itu, dirinya juga menyoroti tentang perlunya pengawasan terhadap otonomi khusus yang telah diberikan kepada Papua. Pengawasan sebaiknya juga mengatur bagaimana mencegah dana yang telah diberikan agar tidak disalahgunakan oleh pimpinan atau kepala daerah di Papua. Dari studi yang telah dilakukan, terkuak fakta bahwa dana yang diterima Papua sebagian digunakan untuk membeli senjata kelompok separatis. Pemerintah perlu bertindak cepat dalam menangani kelompok teror mana pun sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak terkesan powerless. Aliran dana bagi wilayah otonomi juga diharapkan bisa diawasi secara sistematis agar tidak hanya dimanfaatkan sebagian kelompok saja. Pemerintah Indonesia konsisten dengan kesepakatan yang ada dalam UU Otsus yang sudah direvisi pada 2021. Namun, jika terdapat kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu harus direspons dengan strategi yang integratif, mulai dari pendekatan persuasif, humanis, hingga operasi keamanan yang terbatas, atau yang hanya dilakukan di wilayah tertentu. Jika kemudian terdapat pendekatan keamanan yang khusus harus dipahami karena memang ancaman keamanannya masih nyata. Buktinya masih terdapat penyanderaan dan beberapa insiden keamanan lain. Namun secara umum, pemerintah telah melakukan pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, bahkan kultural. Dirinya percaya bahwa jika situasi keamanan membaik, tentu secara bertahap pendekatan keamanan juga akan dikurangi, dan lebih diutamakan pendekatan sosial, politik, ekonomi dan budaya
Manuver Sebby Sambom Sebar Foto Hoaks untuk Tunjukkan Eksistensi
Maka menjadi hal yang harus diwaspadai, bahwa kelompok separatis yang kerap melakukan aksi penyerangan yang tak hanya merugikan masyarakat sipil namun juga berdampak pada korban nyawa. Menyebarkan klaim yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya hanyalah senjata makan tuan kepada kelompoknya sendiri. Niatnya ingin memperluas eksistensi, namun justru semakin menunjukkan maksud jahatnya, memperluas ketidakpercayaan dan rasa tidak aman publik. Maka ketika mereka berteriak-teriak pelanggaran HAM kepada negara, sudah bisa dipastikan menjadi bagian dari propaganda untuk melindungi pihaknya sendiri.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
